Workbook Profil Risiko MRPN

🗂️ Kategori dan Objek Risiko MRPN

8 Kategori Risiko (Klik untuk detail)

1. Risiko Penerimaan ▼

Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan negara yang diamanahkan ke organisasi.

2. Risiko Belanja ▼

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan organisasi dalam penyerapan belanja negara yang tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan), atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan.

3. Risiko Pembiayaan ▼

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan organisasi dalam pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun jadwal waktunya.

4. Risiko Strategis ▼

Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

5. Risiko Fraud ▼

Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara. Fraud meliputi: penggelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap-menyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.

6. Risiko Kepatuhan ▼

Risiko yang disebabkan oleh kejadian dimana organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.

7. Risiko Operasional ▼

Risiko yang disebabkan karena:
- ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem;
- adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional organisasi;
- adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.

8. Risiko Reputasi ▼

Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.

Selera Risiko per Kategori (SNI 8848)

No	Kategori Risiko	Besaran Mitigasi
1	Risiko Penerimaan	≥ 10
2	Risiko Belanja	≥ 10
3	Risiko Pembiayaan	≥ 10
4	Risiko Strategis	≥ 9
5	Risiko Fraud	≥ 4
6	Risiko Kepatuhan	≥ 9
7	Risiko Operasional	≥ 15
8	Risiko Reputasi	≥ 15

🏗️ 20 Objek MRPN

No	Topik	Objek MRPN	Kementerian Koordinator & Entitas
1	Makanan Bergizi	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sektor Utama: Badan Gizi Nasional Pendukung: Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Agama
2	Makanan Bergizi	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sektor Utama: Badan Gizi Nasional Pendukung: Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Agama; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kementerian Koperasi; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Pangan Nasional; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; Badan Pusat Statistik; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kantor Staf Presiden; Kantor Komunikasi Kepresidenan; Pemerintah Daerah
3	Pendidikan	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sektor Utama: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pendukung: Kementerian Agama; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah
4	Pendidikan	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sektor Utama: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Pendukung: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Agama; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Pemerintah Daerah
5	Kesehatan	Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sektor Utama: Kementerian Kesehatan Pendukung: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Sosial; Kementerian Agama; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Dalam Negeri; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Pemerintah Daerah
6	Kesehatan	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sektor Utama: Kementerian Kesehatan Pendukung: Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Dalam Negeri; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Pemerintah Daerah
7	Kesehatan	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sektor Utama: Kementerian Kesehatan Pendukung: Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Pemerintah Daerah; Badan Usaha (BUMN/Swasta)
8	Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sektor Utama: Kementerian Kesehatan Pendukung: BKKBN; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Sosial; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Badan Pangan Nasional; Pemerintah Daerah
9	Hilirisasi	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sektor Utama: Kementerian Perindustrian Pendukung: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Badan Riset dan Inovasi Nasional
10	Hilirisasi	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sektor Utama: Kementerian Perindustrian Pendukung: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Koperasi; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Pengelola Dana Perkebunan; BUMN
11	Transisi Energi	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sektor Utama: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pendukung: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; Kementerian Pertanian; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH; Kementerian Perdagangan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian PPPA; Kementerian Kehutanan; Bapeten; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Pemerintah Daerah; Badan Usaha (BUMN/Swasta)
12	Ketahanan Pangan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sektor Utama: Kementerian Pertanian Pendukung: Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Kehutanan; Kementerian Transmigrasi; Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH; Kementerian Koperasi; Badan Riset dan Inovasi Nasional; BMKG; Pemerintah Daerah
13	Ketahanan Pangan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Papua Selatan	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sektor Utama: Kementerian Pertanian Pendukung: Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH; Kementerian Koperasi; Kementerian Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Badan Riset dan Inovasi Nasional; BMKG; Pemerintah Daerah; BUMN
14	Kemiskinan	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sektor Utama: Kementerian Sosial Pendukung: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; BNPB; Badan Pangan Nasional; Pemerintah Daerah
15	Kemiskinan	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sektor Utama: Kementerian Sosial Pendukung: Kementerian Pertanian; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Pemerintah Daerah
16	Pariwisata	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sektor Utama: Kementerian Pariwisata Pendukung: Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; Kementerian Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH; Kementerian Kehutanan; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Kementerian Kebudayaan; Basarnas; Pemerintah Daerah; Badan Usaha (BUMN/Swasta)
17	Pariwisata	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sektor Utama: Kementerian Pariwisata Pendukung: Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; Kementerian Perhubungan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH; Kementerian Kehutanan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Pemerintah Daerah
18	Persampahan	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sektor Utama: Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Pendukung: Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Pemerintah Daerah
19	Persampahan	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Sektor Utama: Kementerian Pekerjaan Umum Pendukung: Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah
20	Koperasi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Kemenko: Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sektor Utama: Kementerian Koperasi Pendukung: Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pertanian; Kementerian Hukum; Kementerian Sosial; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Komunikasi dan Digital; Badan Pangan Nasional; Badan Gizi Nasional; Pemerintah Daerah

📏 Kriteria Dampak & Kemungkinan (SNI ISO 8848)

Level Kemungkinan

Level	Nama	Persentase/tahun	Frekuensi/tahun
1	Hampir tidak terjadi	0% < x ≤ 5%	< 2 kali
2	Jarang terjadi	5% < x ≤ 10%	2–5 kali
3	Kadang Terjadi	10% < x ≤ 20%	6–9 kali
4	Sering terjadi	20% < x ≤ 50%	10–12 kali
5	Hampir pasti terjadi	50% < x < 100%	> 12 kali

Level Risiko

Level Risiko	Besaran (Dampak × Kemungkinan)
Sangat Rendah	1 s.d 2
Rendah	3 s.d 4
Sedang	5 s.d 10
Tinggi	11 s.d 19
Sangat Tinggi	20 s.d 25

📊 Area Dampak

Area Dampak	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Kerugian Negara	Jumlah kerugian negara kurang dari Rp...	Jumlah kerugian negara dari Rp… s.d. Rp…	Jumlah kerugian negara dari Rp… s.d. Rp…	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp… s.d. Rp…	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp…
Penurunan Reputasi	Keluhan pemangku kepentingan langsung (lisan/tertulis) jumlah sedikit	Keluhan lebih banyak dalam satu periode	Pemberitaan negatif media lokal	Pemberitaan negatif media nasional	Pemberitaan negatif media internasional
Penurunan Kinerja	Pencapaian target kinerja sangat rendah	Pencapaian target di atas ambang batas rendah	Pencapaian target di atas ambang batas moderat	Pencapaian target di atas ambang batas signifikan	Tidak mencapai target kinerja
Gangguan Layanan	Pelayanan tertunda < X hari	Tertunda beberapa hari	Tertunda signifikan	Tertunda dalam waktu lama	Tertunda sangat lama
Tuntutan Hukum	Jumlah tuntutan hukum sangat sedikit	Tuntutan hukum beberapa kali	Tuntutan hukum cukup banyak	Tuntutan hukum banyak	Tuntutan hukum sangat banyak
Temuan BPK/Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang/penyimpangan material	Ada temuan ≤ 0,1% dari total anggaran	Ada temuan 0,1%–1% dari total anggaran	Ada temuan 1%–5% dari total anggaran	Ada temuan >5% dari total anggaran

🎛️ Kriteria Efektivitas Kendali

Mapping Point → Efektivitas & Score

Point (a+b+c)	Efektivitas Kontrol	Score	Deskripsi
7–12	Not Effective	1.00	Kontrol tidak menangani risiko dan tidak terdokumentasi
6	Less Effective	0.75	Kontrol sebagian menangani risiko, dokumentasi dan operasi perlu ditingkatkan
5	Effective	0.50	Kontrol menangani risiko, namun dokumentasi/operasi perlu ditingkatkan
4	Most Effective	0.25	Kontrol menangani risiko, dokumentasi dan operasi bisa ditingkatkan
3	Excellent	0.10	Kontrol menangani risiko, terdokumentasi resmi, dijalankan konsisten

Poin Efektivitas Kendali (a + b + c)

Kategori	(a) Tangani Risiko	(b) Dokumentasi	(c) Konsistensi
Ya	1	1	1
Sebagian	3	2	2
Tidak	6	3	3

📊 Workbook Profil Risiko MRPN

📦 Berdasarkan Objek MRPN

📂 Berdasarkan Kategori Risiko